Solar Langka dan Antrian Panjang di Sejumlah SPBU, Inilah Penyebabnya

Kuansing, Riau - Sudah hampir dua minggu belakangan ini, para pemilik kendaraan bermotor maupun pedagang eceran, kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Sehingga menyebabkan antrian panjang kendaraan roda empat maupun roda delapan dan lainnya, terlihat di sepanjang SPBU di Kuansing, sejak subuh sampai sore hari dan bahkan malam hari.

Baca juga: Rudi Padukan Perencanaan Pemko-BP Batam, Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Penyebab terjadinya kelangkaan BBM solar di Kuansing, menurut Kadis Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin) Kuantan Singingi, Drs. Azhar Ali, MM CPM banyak faktor yang penyebab terjadinya kelangkaan BBM solar tersebut. " Penyebab terjadinya kelangkaan BBM solar, bisa disebabkan SPBU berulah, Berkurangnya stok BBM, dan Pelanggaran terhadap Surat Edaran (SE) Gubernur Riau, " ujarnya.

Penyebab itu diketahui, katanya, setelah Tim Kopdagrin Kuansing turun kelapangan dan memanggil pihak pengelola SPBU. " Ada 7 SPBU yang diminta keterangan terkait BBM subsidi jenis biosolar (Senin, 28/3) kemarin, diketahui bahwa sebagian SPBU masih menerima solar sesuai kuota, namun ada juga stoknya yang berkurang seperti di SPBU Sungai Jering, Kuantan Tengah yang biasanya menerima 16 - 32 ton perhari, tetapi saat ini hanya 8 ton, " katanya.

Baca juga: PT CRS Serahkan 3.361 Sertifikat Lahan ke KUD Langgeng

Selain itu, juga ada SPBU sejak 23 Maret lalu (SPBU Koto Baru), yang tidak dipasok lagi solar. Bahkan, ada juga SPBU tidak mematuhi surat edaran Gubernur Riau tentang tata cara mengelola BBM bersubsidi, " jelasnya.

Oleh karena itu, Dinas Kopdagrin meminta semua pengelola SPBU untuk dapat mentaati aturan, yakni tidak melayani :1. Kendaran pemerintah, dilarang menggunakan JBT (jenis bahan bakar tertentu) yakni solar, kecuali mobil jenazah, sampah dan kebakaran.

Baca juga: Awali Tahun 2022, Pertamina Hulu Rokan Tajak Tiga Sumur

2. Kendaran yang digunakan untuk pengangkut hasil kehutanan, perkebunan, pertambangan dan CPO, kayu, tambang, mixer semen, baik dalam kosong atau bermuatan dilarang minyak bersubsidi.

"Surat Edaran (SE) NO. 272 TAHUN. 2021, dikeluarkan Gubri. Himbauan harus taat SE itu, tertanggal 14 Desember 2021. (Replizar)***

Baca juga: Ombudsman RI Berikan Tindakan Korektif Kepada Pemerintah Soal Ketersediaan dan Stabilisasi Harga